TERBITSULTRA.ID, SURABAYA – Kebijakan yang diambil pemerintah saat ini bukanlah langkah sporadis, melainkan sebuah manifestasi dari ideologi pembangunan Prabowo Subianto yang berakar kuat pada kesadaran akan realisme politik global dan keinginan membangun kedaulatan ekonomi.
Hal itu disampaikan Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa, dalam “Pelatihan Digital Creator dan Program Magang Komunikasi Pembangunan 2026” yang diselenggarakan Nexus Digital Strategy di Suites Hotel Surabaya, Senin, 11 Mei 2026.
Teguh menjelaskan bahwa “ideologi pembangunan” ini lahir sebagai jawaban konkret atas kegelisahan yang dituangkan Prabowo dalam bukunya “Paradoks Indonesia”. Untuk membedah struktur pemikiran tersebut, Teguh menggunakan tiga karya monumental sebagai pisau analisis, yakni “Politics among Nations” karya Hans J. Morgenthau, “The Tragedy of Great Power Politics” karya John J. Mearsheimer, dan “Breakout Nations” karya Ruchir Sharma.
Menurut Teguh yang juga mengajar Hubungan Internasional di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, pondasi pertama pembangunan Indonesia saat ini berpijak pada kesadaran akan anarkisme dunia internasional. Mengutip Morgenthau, ia menyebut tidak ada otoritas tertinggi di dunia yang bisa memaksakan aturan kepada negara berkuasa. Hal ini memaksa Indonesia untuk memprioritaskan keamanan dan kepentingan nasional di atas segalanya melalui sistem self-help yang mandiri.
Sementara dalam perspektif realisme ofensif yang dikembangkan Mearsheimer, mantan Wakil Rektor Universitas Bung Karno (UBK) ini menggarisbawahi kenyataan bahwa sistem internasional memaksa negara untuk terus mengejar kekuasaan demi kelangsungan hidup.
“Dunia cenderung bergerak dari tatanan liberal menuju anarki. Oleh karena itu, Prabowo melakukan pergeseran paradigma dari ekonomi liberal yang digerakkan pasar (market-driven) menjadi ekonomi yang berbasis intervensi negara atau state-driven,” tegasnya.
Lebih lanjut, Teguh memaparkan apa yang disebutnya sebagai doktrin dasar bahwa keamanan suara negara adalah situasi di mana pertahanannya lebih besar daripada ancaman yang dihadapi. Kesadaran akan hal ini, membuat Indonesia di era Prabowo terlibat aktif menjaga keamanan di kawasan dan arena internasional. Ini yang disebut sebagai inclusive security, yang kata kuncinya adalah partisipasi dan keterlibatan.
Indonesia di era Prabowo juga mengembangkan prinsip active neutrality, di mana netralitas dan ketidakberpihakan adalah pilihan yang diambil berdasarkan kalkulasi kepentingan nasional. Bukan karena tekanan pihak lain.
Warisan “Soemitronomics”
Sementara untuk bisa melesat menjadi negara dengan kekuatan dan reputasi yang diperhitungkan, menggunakan kacamata dalam “Breakout Nations”, Teguh menekankan empat syarat utama, yakni stabilitas politik, pemanfaatan demografi produktif, kebijakan ekonomi pragmatis, dan keberanian memutus ketergantungan pada komoditas mentah.
Menariknya, ideologi pembangunan Prabowo ini juga membawa nafas “Soemitronomics”, warisan pemikiran begawan ekonomi Soemitro Djojohadikusumo yang merupakan ayah Prabowo. Teguh menyebut implementasi hilirisasi, Trilogi Pembangunan, hingga pembentukan daya dukung finansial melalui BPI Danantara adalah langkah yang diambil untuk memperkuat struktur ekonomi nasional melalui industrialisasi yang masif.
Teguh juga menyinggung sisi sosialisme demokrasi dalam pemikiran Prabowo. Berbeda dengan Marxisme-Leninisme yang otoriter, konsep ini menekankan manajemen perekonomian nasional secara mandiri melalui koperasi yang dikembangkan dalam sistem demokrasi.
“Tujuannya adalah menghapus praktik kapitalisme yang merugikan dan mewujudkan masyarakat adil melalui cara-cara demokratis, di mana pekerja memiliki akses terhadap alat produksi,” jelasnya.
Strategi “opening up” atau membuka pintu juga diterapkan pemerintahan Prabowo dengan semangat pragmatisme “kucing hitam-putih” ala Deng Xiaoping di Tiongkok. Indonesia, katanya, terbuka terhadap modal dan teknologi asing, namun tetap fokus pada modernisasi empat sektor kunci, yakni pertanian, industri, pertahanan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.
Dalam tataran praktis, Teguh menyoroti sejumlah program yang sedang dikerjakan pemerintah. Teguh menekankan bahwa modal manusia adalah aset terpenting.
“Tanpa rakyat yang sehat dan terdidik, bonus demografi hanya menjadi beban. Inilah mengapa program Sekolah Rakyat dan akses pendidikan gratis bagi keluarga miskin menjadi pilar yang tidak bisa ditawar,” tambah Teguh.
Teguh juga membela program Makan Bergizi Gratis sebagai investasi produktivitas jangka panjang. Menurutnya, anak-anak yang bebas dari stunting hari ini adalah tenaga kerja cerdas dan sehat yang akan menggerakkan ekonomi Indonesia setidaknya dalam 20 tahun mendatang. Ini adalah langkah preventif untuk memastikan keberlanjutan bangsa.
Di sektor ekonomi kerakyatan, pembentukan Koperasi Merah Putih disebut sebagai mekanisme desentralisasi kekuasaan ekonomi. Teguh berpendapat bahwa koperasi yang dikelola dengan baik dapat mencegah akumulasi kekayaan pada segelintir elite atau oligarki yang selama ini sering membajak ruang pengelolaan sumber daya alam.
Di sisi lain, Teguh juga memberikan catatan kritis bahwa ujian serius pemerintah terletak pada penegakan hukum, termasuk penertiban pelanggaran lingkungan oleh kelompok oligarki.
Dia juga mengatakan, dalam berbagai referensi disebutkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan stagnasi ekonomi adalah keterlambatan lambat dalam melakukan transisi energi. Terkait isu kedaulatan energi, Teguh optimis Indonesia memiliki peluang besar melalui Energi Baru Terbarukan (EBT) seperti panas bumi, tenaga surya, dan bioenergi dari CPO. Baginya, EBT bukan sekadar isu lingkungan, melainkan soal kedaulatan nasional agar Indonesia tidak lagi bergantung pada pasokan energi luar negeri yang fluktuatif.
Menutup seminarnya, Dr. Teguh Santosa mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi luas dalam pembangunan. Ia menegaskan bahwa kemauan untuk melepaskan diri dari stagnasi ekonomi membutuhkan sinergi antara kebijakan negara yang kuat dan dukungan rakyat yang aktif.
“Ideologi pembangunan ini adalah peta jalan menuju Indonesia yang kuat, mandiri, dan bermartabat di panggung global,” pungkasnya.
