TerbitSultra.id_KONAWE – Beberapa hari belakangan sejumlah informasi miring beredar terkait penerimaan calon tenaga kerja (TKL) di PT VDNI dan OSS. Salah satunya adalah potongan pesan WA yang diduga diutarakan oknum yang mengaku pegawai Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Nakertrans) Konawe.
Dalam “pesan kaleng” itu menyebut bahwa pihak Nakertrans tidak dilibatkan dalam proses pengimputan nama calon TKL yang dikirim ke perusahaan. Di situ disebutkan bahwa pekerjaan itu diambil alih oleh oknum LSM.
Selain itu disebutkan bahwa berkas yang terkumpul selama dua Minggu di Wekoila tidak diproses semua dan diabaikan. Dikatakan juga nama-nama yang terakomodir di perusahaan adalah mereka yang masuk mendaftar belakangan (tanggal 28 Juli), bahkan ada yang tidak mendaftar.
Ditegaskan juga bahwa yang menyortir nama adalah oknum LSM yang melakukan penginputan dan penyortiran nama. Hanya yang dikenal dan membayar saja serta ada rekomendasi wakil bupati yang diinput.
Terkait informasi tersebut, Kabag Humas dan Protokoler Pemda Konawe, Sukri Nur mengungkapkan, pihaknya sudah mengecek asal informasi tersebut. Orang yang menyebarkan informasi tersebut mengaku tidak tahu terkait sumbernya.
“Setelah kami telusuri, sumbernya juga tidak jelas. Sehingga informasi itu kami anggap hoax,” ujarnya sambil mengatakan kalau hal itu sudah terkonfirmasi di intansi yang disebutkan dalam “pesan kaleng” tersebut.
Terkait hal yang mengatakan kalau berkas TKL yang terakomodir adalah yang mendaftar terakhir, Sukri juga menilai itu tidak benar. Sebab, lima hari setelah pendaftaran dibuka (tanggal 14 Juli 2020), Pemda sudah mendorong nama-nama lolos berkas ke perusahaan.
“Saat itu perusahaan sudah mendesak untuk menyetor nama-nama calon TKL. Makanya saat itu kami juga gelar konfrensi pers untuk menginfokan ke publik untuk segera mendaftar ke Wekoila,” jelasnya.
Sedangkan terkait tidak dilibatkannya pihak Nakertrans dalam proses pengimputan, Sukri menjelaskan kalau itu masalah pembagian tugas. Selain itu, selama ini petugas Nakertrans lebih fokus mengurusi penyortiran berkas yang cukup banyak.
“Minggu pertama pendaftaran, pak wakil bupati sebenarnya sudah memberitahukan agar tiga perwakilan Nakertrans dan Capil untuk ikut mengakukan pengimputan data,” terangnya.
Terakhir, terkait adanya tudingan kalau yang melakukan pengimputan data adalah oknum LSM, Sukri menegaskan itu tidak benar. Adapaun jika ada teman LSM dan media yang datang ke tempat pengimputan, semata-mata hanya untuk pengawasan.
“Intinya kalau ada yang membayar dalam perekrkutan ini segera lapor. Pak wakil bupati sudah menegaskan itu. Kami sudah buka kontak layanan pengaduan,” pungkasnya.
Karya: Ridwan
