TERBITSULTRA.ID, KONAWE – Bupati Konawe, Yusran Akbar, ST, diduga melontarkan pernyataan yang kontroversial terkait Instruksi Presiden (Inpres) Prabowo Subianto Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025.
Dalam pidato resminya, Yusran Akbar menggunakan frasa “yang ini cukup gaduh juga” saat membahas Inpres tersebut, yang menimbulkan spekulasi adanya ketidaksetujuan atau kritik terhadap kebijakan pemerintah pusat.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Konawe yang dipimpin oleh Ketua DPRD, I Made Asmaya, S.Pd, MM dan dihadiri oleh jajaran Forkopimda, anggota DPRD, serta para Kepala OPD Kabupaten Konawe.
Pidato ini merupakan penampilan perdana Yusran Akbar di hadapan publik setelah pelantikannya sebagai Bupati Konawe periode 2025-2030 bersama Wakil Bupati, Syamsul Ibrahim, oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada 20 Februari 2025.
Setelah pelantikan, Yusran Akbar mengikuti serangkaian kegiatan, termasuk retret di Akademi Militer Magelang dari 21 hingga 28 Februari 2025.
Dalam pidatonya, Yusran Akbar mengungkapkan bahwa Inpres Nomor 1 Tahun 2025 memberikan tantangan berat bagi pemerintahannya.
“Pada awal pemerintahan ini, kami juga telah diberikan tantangan yang cukup berat yaitu dengan keluarnya instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBD dan APBD tahun 2025 yang ini cukup gaduh juga,” ujarnya, seperti dikutip dari rekaman pidato yang beredar.
Yusran Akbar menjelaskan bahwa instruksi tersebut mengakibatkan pengurangan dana transfer ke Kabupaten Konawe sebesar Rp92,4 miliar, yang berdampak signifikan pada sektor infrastruktur dan pelayanan publik.
“Situasi ini menyebabkan terjadinya pengurangan dana transfer ke Kabupaten Konawe sebesar 92,4 miliar, dan ini sangat berdampak dari sektor infrastruktur pelayanan publik kita,” tambahnya.
Namun, penggunaan frasa “yang ini cukup gaduh juga” oleh Yusran Akbar memicu pertanyaan. Tidak jelas apakah pernyataan tersebut mencerminkan kritik terhadap Inpres atau sekadar ungkapan kekhawatiran atas dampaknya.
Hingga saat ini, belum ada klarifikasi lebih lanjut dari pihak Bupati mengenai konteks dan maksud dari pernyataannya tersebut.
Pernyataan Yusran Akbar ini menjadi sorotan di tengah upaya pemerintah pusat untuk mendorong efisiensi anggaran di seluruh daerah.
Publik menantikan penjelasan lebih lanjut mengenai implikasi dari pernyataan ini dan bagaimana Pemerintah Kabupaten Konawe akan menyikapi pengurangan dana transfer tersebut. (Rls)
