TERBITSULTRA.ID – KONAWE. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), menerima plakat dan piagam Penghargaan Wajar Tanpa pengecualian (WTP), Senin (24/10/2022) di Halaman Kantor Bupati Konawe.
Plakat dan piagam penghargaan WTP itu diberikan oleh kepala bidang pembinaan pelaksanaan anggaran II kantor wilayah direktorat jenderal perbendaharaan provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Eko Wahyu Budi Utomo.
Eko Wahyu mengatakan, penghargaan itu berasal dari Kementerian Keuangan atas nama pemerintah Republik Indonesia karena pencapaian opini WTP atas laporan keuangan pemerintah kabupaten Konawe tahun 2021.
“Selain piagam penghargaan, plakat juga diberikan atas capaian WTP minimal lima kali berturut-turut. Kabupaten Konawe telah mendapatkan WTP tujuh kali berturut-turut sejak tahun 2015,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Predikat WTP merupakan pernyataan propesional dari Badan pemeriksa keuangan (BPK) mengenai kewajaran informasi laporan keuangan yang didasari empat kriteria. Kriteria tersebut yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, Kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal.
Sementara itu, Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa (KSK) mengucapkan syukur dan mengapresiasi kinerja bawahannya yang telah berupaya maksimal menyajikan laporan keuangan sesuai standar penilaian BPK RI.
“Alhamdulillah WTP kita ini yang ketujuh kali. Ini bukan kerja saya sendiri, tapi kerja kolektif segenap pegawai Pemkab Konawe. Saya juga berharap kita semua harus bekerja sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang sudah ada. Baik itu peraturan pemerintah (PP) atau peraturan menteri (Permen) yang terkait dengan itu, atau bahkan petunjuk teknis (juknis),” ujar Kery Saiful Konggoasa (KSK).
Ia juga mengatakan predikat WTP yang diraih tujuh kali berturut turut merupakan kerja keras dan kerja cerdas yang dilakukan segenap pegawai Pemda Konawe sesuai petunjuk BPK.
“Bisa mempertahankan yang ketujuh kali karena kerja baik sesuai petunjuk BPK, karena BPK ini melaksanakan perintah negara untuk memeriksa penggunaan keuangan daerah apakah pembelanjaannya sudah sesuai aturan atau belum,” jelasnya.
Ia mengharapkan agar pencapaian ini tidak membuat semua pihak terlena dan berpuas diri. Karena masih banyak tantangan lain yang perlu diperhatikan dan masih bnyak yang harus di hadapi di masa depan yang akan semakin rumit.
Laporan : Rido
