TerbitSultra.id_KONAWE – Perekrutan Tenaga Kerja Lokal (TKL) di perusahaan raksasa VDNI dan OSS saat ini telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Konawe, namun menimbulkan banyak aksi tindakan premanisme yang bermunculan di lingkar tambang. Munculnya aksi premanisme tersebut, Ilham Kiling selaku Ketua Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Bersatu (AMB), Minggu (26/07/2020), angkat bicara.
Kiling menjelaskan, perekrutan tenaga kerja yang di ambil alih oleh Pemda Konawe, menjadi tanggung jawab kita bersama, pada umumya bagi masyakat di luar Kab.Konawe atau di luar provinsi Sulawesi Tenggara. Pasalnya, selama beberapa tahun perekrutan tenaga kerja dianggap kurang propesional bahkan ada paraktek-praktek pungutan liar.
Sistem premanisme yang di lakukan oleh oknum yang mengatasnamakan masyarakat lingkar tambang sangat merugikan pencari kerja, hal ini juga dapat menimbulkan konflik horizontal yang selalu merasa bahwa masyrakat lingkar tambang yang selalu menjadi penentu atau yang paling berkuasa atas perekrutan tenaga kerja untuk perusahaan megah industry PT.VDNI dan OSS.
“Pengalaman pribadi saya aksi-aksi premanisme memang benar adanya terbukti ketika kami akan melakukan aksi atau menyampaikan aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan kepentingan umum, kami selalu saja di hadang dan di perhadapkan oleh orang-orang sekitar tambang yang menurut mereka tidak bisa masuk di area tersebut,” terang Kiling.
Kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) itu menyampaikan, perekrutan Tenaga Kerja yang di ambil alih oleh Pemda Konawe harusnya di dukung bersama dan wajip di apresiasi, karena sudah menghilangkan praktek-prakter kotor yang di duga di lakukan oleh oknum masyarakat lingkar tambang.
Menagapi kejadiaan kemarin adanya sekolompok orang yang melakukan pemalangan atau aksi menolak dan tidak sepakat Pemda Konawe ambil alaih adalah contoh bahwa bisa jadi mereka kehilangan lahan olahan untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang sangat merugikan masyrakat lokal atau di luar Sulawesi tenggara yang ingin mencari kerja.
“Saya meminta kepada Polres Konawe dan Pemda untuk menindak tegas oknum yang berupaya menghalangi perekrutan ini, kami juga meminta agar Pemda menyampaikan kepada Camat dan para Kades yang ada di Kec.Morosi agar menertibkan masyarakatnya yang membuat gaduh, karena diduga terindikasi provokator, ” jelasnya.
Kiling menambahkan, jikan pihak kepolisian dalam hal ini Polres Konawe dan Pemda Konawe tidak mampu mengendalikan aksi premanisme yang terjadi di lingkar tambang Kec.Morosi, maka dirinya akan berupaya unyuk melakukan konsolidasi di 26 kecamatan untuk menurunkan masa aksi yang lebih besar lagi.
Sebab tidak ada alasan lagi para oknum premanisme untuk menghalangi para pekerja lainnya, jelas tiga kecamatan lingkar tambang yang masuk dalam zona I itu sudah di spesialkan bahkan deberi kuota sebanyak 2.000, dibanding 26 kecamatan lainnya yang hanya diberi kuota 1.000 atau 1.500.
“Apa lagi yang mereka mau persoalkan, bicara kuota mereka lebih banyak dibanding kecamatan lain, bahkan diutamakan untuk masuk kerja tapi masyarakat dikecamatan lain tidak perna ribut karena kami tau diri, perlu diingat kehadiran mega industry bukan saja untuk masyrakat sekitar tambang, semua masyarakat konawe berhak jangan mengatakan bahwa masyrakat sekitarlah yang paling berhak, prekrutan tenaga kerja yang di ambil alih oleh Pemerintah Daerah Kab. Konawe ini adalah langkah awal untuk kedepanya menjadi lebih baik, dan pihak PT.VDNI dan PT.OSS juga bisa menjalankan usahanya dengan baik. Dan tidak di rusaki oleh orang-orang yang tidak bertangung jawab,” tutupnya.
Karya:Ridwan
