TERBITSULTRA.ID, KONAWE – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), komitmen bisa mengatasi angka stunting yang terjadi di wilayahnya.
Hal itu disampaikan Asisten II Setda Konawe Muhammad Akbar mewakili Pemkab saat menghadiri kegiatan Rembuk Stunting tingkat Kabupaten Konawe yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan daerah (Bapedda), Bidang Sosial Budaya (Sosbud).
Turut hadir dalam kegiatan itu diantaranya, Perwakilan Polres Konawe, TNI, BKKBN Provinsi, tim INEY 5 Regional Makassar, pimpinan OPD, Camat, Kapus dan para Kepala Desa se-Kab.Konawe di salah satu hotel di Unaaha, Kamis (27/07/2023).
Diketahui Rembuk Stunting tingkat Kabupaten Konawe ini membahas tentang paparan hasil aksi 1 dan 2 penurunan stunting dan juga tim INEY Regional 5 Makassar melakukan penandatanganan pernyataan komitmen percepatan penurunan stunting Kab.Konawe yang dilanjutkan diskusi dan pembacaan berita acara hasil pelaksanaan aksi 3.
Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa (KSK) melalui Asisten II Setda Konawe Muhammad Akbar menyampaikan ucapan terima kasih kepada para tim kabupaten, provinsi dan kementerian melalui perwakilan Makassar atas upaya untuk menurunkan stunting.
Akbar sapaan akrabnya mengatakan penurunan angka stunting merupakan program pemerintah pusat yang harus didukung sebagaimana telah tercantum dalam Perpres Nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting.
“Intervensi untuk penurunan stunting sangat dibutuhkan oleh seluruh pihak, sehingga melalui kegiatan ini mampu membangun sinergitas,” jelas Akbar.
“Target nasional sampai tahun 2024, menurunkan prevalensi stunting sebesar 14%, artinya bahwa waktu kita sangat sedikit, tahun 2023 hingga 2024 hanya menyisakan waktu kurang dari dua tahun, sehingga untuk di Konawe kita usahakan penurunan stunting bukan malah jalan di tempat atau semakin bertambah,” ungkapnya.
Menurut Akbar, pemerintah daerah adalah nahkoda dan ujung tombak penurunan stunting namun butuh kerjasama baik antara pemerintah desa maupun kecamatan.
“Kami sangat mengharapkan kerjasama yang baik antara pemerintah desa dengan pemerintah kecamatan, Kepala Puskesmas, serta beberapa instansi terkait lainnya,” tutupnya.
Laporan: Redaksi
