TERBITSULTRA.ID, KONAWE – Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe, Sulatra. Menyediakan anggarab sebanyak Rp 37 Miliar untuk membayarkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN Konawe.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kab.Konawe Ferdinand Sapan mengatakan, tolak ukur TPP ada dua. Yakni, kedisiplinan dan kinerja para pegawai. Soal disiplin kata Sekda bukan hal sulit baginya, Adapun dari aspek kinerja, formulanya berdasarkan capaian kinerja atau analisis beban kerja yang harus diselesaikan oleh pegawai.
“Kalau itu tercapai dan kinerjanya bagus, itu menjadi tolak ukurnya. Kalau masalah disiplin kan gampang mengukurnya,” ujar Ferdinand Sapan.
Terkait mekanisme pembayaran TPP ASN, lanjut Ferdinand, sesuai mekanisme terlebih dulu mendapat persetujuan dari Kemendagri. Katanya, pengajuan rekomendasi tersebut saat ini masih berproses. Dalam bulan Januari ini pula, seluruh kelengkapan yang menjadi syarat pembayaran TPP ASN bakal dibawa ke Jakarta.
“Sepertinya untuk TPP ASN dibulan Januari itu, belum bisa dibayarkan. Sebab, rekomendasi itu tidak bisa berlaku surut. Jadi misalnya direkomendasikan di Februari, maka efektifnya TPP itu akan dibayar pada Februari mendatang,” ungkapnya.
Mantan Kepala BPKAD ini menambahkan, untuk absensi TPP tidak dilakukan secara manual. Pemkab Konawe berencana menggunakan aplikasi via ponsel Android agar lebih mudah mengontrol kedisiplinan seorang pegawai.
Absensi tersebut, bisa menjadi faktor pengurangan besaran TPP. Pegawai tersebut diwajibkan efektif 25 hari kerja, ketika tidak sesuai maka bisa mengurangi TPP yang bakal diterima.
“TPP itu ada hitungan atau grade-nya tersendiri. Tidak semua pegawai itu sama TPP-nya. Jadi, berdasarkan beban kerja dan lain sebagainya,” ujarnya.
Sesuai hitungan terkait besaran TPP ditahun 2023. Anggaran yang diporsikan yakni sebesar Rp 37 Miliar, kemungkinan mengalami peningkatan jika punya pendapatan lebih dari sumber-sumber PAD.
“Harapa kita adanya TPP ASN ini, pegawai bisa memberikan kontribusi positif terhadap daerah. Dengan kontribusi itu, jasa terhadap pegawai lebih dihargai, sehingga kesejahteraannya dari sisi nilai kita upayakan bisa terakomodir,” tutupnya.
Laporan : Rido