TERBITSULTRA.ID, KONAWE – Penyaluran Bantuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Wukusao, Kecamatan Wonggeeduku, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra) diduga pilih kasih.
Pasalnya penyaluran bantuan UMKM tidak diketaui oleh masyarakat setempat, baik dana yang disalurkan dan siapa saja penerimanya, mestinya sebelum membagikan dana bantuan UMKM Pemdes Wukusao menggelar rapat bersama masyarakat untuk menentukan siapa saja yang layak menerima bantuan tersebut, sehingga tidak terkesan secara sepihak atau pilih kasih.
“Kita tidak tau penerima bantuan ini layak atau tidak dan siapa saja yang menerima bantuan, bahkan jumlahnya saja kita juga tidak tau, ini kebiasaan buruk Pemdes Wukusao yang harus dihilangkan, seharunya bantuan untuk masyarakat atau program apa saja yang akan berjalan wajip dirapatkan bersama masyarakat, karena ada yang namanya uji kelayakana agar dana yang diberikan oleh pemerintah tepat sasaran dan bisa bermanfaat bagi penerima,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya. Sabtu (20/9/2025).
Warga yang enggan disebutkan namanya ini memintah BPD Desa Wukusao agar tidak tutup mata melihat kondisi pemerintahan yang terkesan semaunya, BPD wajip menjalankan pungsi kontrol, sebab setiap tahunnya Pemdes Wukusao dinilai tidak transparan mulai dari penggunaan DD setiap tahunnya, pengelolaan kegiatan Bumdes yang bertahun tahun tak kunjung jelas, dan pengelolaan bantuan lainnya untuk masyarakat.
“Setiap tahun Desa Wukusao, Kec.Wonggeduku hanya menggelar rapat satu kali yakni pembahasan APDes, selain itu jangankan pelaporan, item kegiatan yang dikerjakan saja dalam menggunakan Dana Desa kita tidak tau, maka dari itu kami meminta agar BPD Desa Wukusao menjalankan tugasnya sebagai perwakilan masyarakat,” ungkapnya.
Warga yang enggan disebutkan namanya menambahkan, pesoalan yang ada di Desa Wukusao tidak hanya pembangian dana UMKM yang diduga pilih kasih, namun ia juga meminta Kepada BPD Desa Wukusao untuk mempertanyakan pertanggungjawaban pengurus Bumdes Desa Wukusao yang sudah bertahun tahun lamanya sejak tahun 2018 hingga 2025 tanpa pertanggungjawaban yang jelas, sementara dana yang dikelola ratusan jutah rupiah.
Selain itu ia juga menilai pembentukan Kopdes Merah Putih Desa Wukusao, terkesan hanya sekedar seremoni pembentukan pengurus, tidak adanya rapat koordinasi antara anggota atau musyawarah dengan masyarakat kegiatan apa saja yang nantinya bakal dikelola utamanya perekrutan anggota koprasi dan bagaimana progres selanjutnya. Mestinya Kopdes Merah Putih ini betul-betul harus dijalankan sesuai mekanismenya karena masuk dalam program presiden RI Prabowo Subianto.
“Kopdes merah putih Desa Wukusao hanya pemilihan ketua dan aggota saja tapi kelanjutannya tidak ada, kantor belum jelas, rapat koordinasi dengan masyarakat tidak pernah, tiba-tiba terdengar sudah ada dana untuk Kopdes merah puti yang dibelanjakan sendiri oleh Kepala Desa, katanya untuk keperluan Kopdes,” katanya.
Saat dikonfirmasi disela sela kesibukannya, Kades Wukusao Mahami membenarkan bahwa dana bantuan UMKM untuk masyarakat sudah dibagikan, mahami tidak memberikan penjelasan secara detail soal jumlah uang yang diterima penerima bantuan dan siapa saja yang menerima bantuan UMKM tersebut.
“Iya sudahmi saya bagi,” ungkapnya.
Mahami juga membernarkan bahwa Dana Koprasi Merah Putih Desa Wukusao untuk pembelanjaan ATK dan keperluan lain sudah ada, dan sudah ia belanjakan seperti laptop, meja dan kursi, lalu diserahkan kepada ketua Kopdes Desa Wukusao. Tanpa memberikan informasi dimana letak kantor yang akan digunakan oleh pengurus Kopdes.
“Dana untuk Kopdes sudah saya belanjakan tinggal meja yang belum selesai, sementara dikerja,” ujarnya.
Laporan : Redaksi
