TERBITSULTRA ID – KONAWE.
Tanggal 29 Juni 2022, Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa menandatangani Peraturan Bupati (Perbup) terkait Pentunjuk Teknis (Juknis) tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) September 2022.
Salah satu poin dalam Perbup Konawe Nomor 43 Tahun 2022 yang barusaja ditandatangan oleh Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa (KSK) yakni terkait setiap calon kepala desa yang dibolehkan dari luar desa tersebut.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kab.Konawe, Keni Yuga Permana menuturkan, bunyi pasal didalam Perbup itu menjelaskan bahwa calon kepala desa tidak mesti warga desa yang bakal pemilihan.
Namun dibolehkan jika ada warga dari desa lain yang akan menjadi calon kepala desa, meski tidak berdomisili di desa tersebut, hanya saja, Calon yang berasal dari luar desa hanya punya kewenangan untuk mencalonkan diri, dan tidak punya kewenangan untuk memilih atau sebagai wajip pilih.
“Bisa mencalonkan dari luar desa, tapi dia tidak bisa memili karena dia tidak wajip pilih di desa tersebut,” ungkap Kadis PMD Kab.Konawe, Keni Yuga Permana. Rabu (13/17/2022).
Lanjut Keni, dari beberapa poin Juknis Pilkades yang baru saja ditandatangani Bupati Konawe, ada beberapa poin yang dihapus salah satunya yaitu buta baca tulis alquran, sedangkan poin yang ditambahkan terkait soal batasan umur.
“Didalam Perbub Pilkades ini tidak ada lagi batasan umur, selama yang bersangkutan masih bisa dan mampu dibolehkan untuk menjadi calon,” ujarnya.
Dijelaskan, tidak ada ketentuan atau syarat lain yang harus dipenuhi oleh calon dari luar desa, yang tertuang dalam Perbup Nomor 43 ini hanya memiliki surat keterangan domisili selama enam bulan dibuktikan dengan adanya Kartu Tanda Penduduk (KTP).
“Kalau belum ada KTP bisa pakai surat kependudukan dari dinas terkait Disdukcapil, minimal enam bulan sebelum adanya penetapan Daftar Pemili Tetap (DPT),” ungkapnya.
Mantan Camat Wobar itu menambahkan, dalam Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) mengatur soal syarat domisili Cakades. Harus penduduk dan bertempat tinggal di desa tersebut, namun pasal tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) RI.
“Yang perlu kita perketat saat tahapan Pilkades nantinya adalah syarat wajib pilih. Jangan sampai ada calon dari luar, kemudian ada upaya untuk memobilisasi massa dalam rangka memenangkan salah satu calon yang berasal dari luar tersebut. Namun kita akan berupaya agar pelaksanaan pilkades ini sesuai perundang-undangan agar tidak terjadi konflik di masyarakat,” tutupnya.
Untuk diketahui, dari 291 desa yang ada di Kab.Konawe, ada 168 desa yang akan menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) September 2022.
