TERBITSULTRA.ID, KONAWE – Polres Konawe, Polda Sulawesi Tenggara, menggelar Forum Konsultasi Publik bertema Optimalisasi Pelayanan Publik sebagai upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan kepada masyarakat, Jumat (26/9/2025).
Kegiatan ini dihadiri Wakapolres Konawe Kompol Hasruddin, SE, ME, Kabagren AKP Asriady, S.Sos, bersama jajaran. Turut hadir tokoh masyarakat Drs. H. Yakub Akbar Moita dan I Wayan Suni, S.Pd, serta perwakilan organisasi masyarakat dan insan pers.
Sebagai narasumber, hadir Wakil Rektor III Universitas Lakidende (Unilaki) Ir. Alkadri, ST, MT, dan Dekan FKIP Unilaki Dr. Anas, S.Ag, M.Pd.
Pandangan Fundamental
Dalam pemaparannya, Dr. Anas menegaskan bahwa pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu indikator keberhasilan pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, Polri sebagai institusi penegak hukum memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan prima. Paradigma community policing menuntut adanya transformasi layanan kepolisian yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Namun, lanjut Anas, kepercayaan publik terhadap Polri pada tahun 2025 mengalami penurunan hingga 69 persen. Kondisi ini menjadi tantangan besar yang harus segera dijawab oleh Polres Konawe.
“Kepercayaan publik terhadap pelayanan Polri menurun, sehingga ini menjadi challenge (tantangan) bagi Polres Konawe ke depan,” ujarnya.
Tantangan Utama
Dr. Anas menyebut ada sejumlah permasalahan yang perlu segera dibenahi, meliputi:
Rendahnya kepercayaan publik terhadap Polri
Birokrasi yang berbelit-belit dan tidak efisien
Praktik korupsi dan pungutan liar
Lemahnya sistem pengawasan internal
Keterbatasan pemanfaatan teknologi informasi
Urgensi Reformasi di Era Digital
Menurut Anas, masyarakat kini menuntut pelayanan kepolisian yang cepat, transparan, dan akuntabel. Karena itu, paradigma baru Polri harus berorientasi pada pelayanan prima dan menempatkan masyarakat sebagai mitra strategis.
“From distrust to partnership,” tegas Anas, menggambarkan arah transformasi Polri dari krisis kepercayaan menuju kemitraan dengan masyarakat.
Kesimpulan dan Rekomendasi
Anas menekankan bahwa reformasi pelayanan publik kepolisian memerlukan pendekatan holistik. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama, sementara transformasi digital harus menjadi enabler (pendukung utama) perubahan. Ia juga menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat agar reformasi dapat berkelanjutan.
Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan sejumlah rekomendasi bagi Polres Konawe, yakni:
Kewajiban untuk menumbuhkan kepercayaan publik
Membangun kemitraan dari kondisi ketidakpercayaan
Melibatkan masyarakat dalam fungsi monitoring
Memberikan respons yang konstruktif
Mendukung penuh agenda reformasi kepolisian
Forum ini diharapkan mampu merumuskan langkah-langkah strategis guna mewujudkan pelayanan publik kepolisian yang lebih berkualitas, transparan, dan akuntabel. (Rls)
