TerbitSultra.id_KONAWE – Gusli Topan Sabara atau biasa di kenal dengan sapaan GTS adalah pria dengan karir politik yang cukup moncer di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra). Pria kelahiran 6 Juli 1968 mengawali karir politiknya dengan menjadi Anggota DPRD Konawe periode 2004-2009 diusianya yang ke-36 tahun.
Karir politik GTS makin cemerlang pada Pemilihan Calon Legislatif (Pilcaleg) periode 2014-2019. Ia menjadi anggota dewan dengan suara terbanyak, yakni lebih dari lima ribu. Perolehan suara tersebut adalah rekor terbanyak sejak Kabupaten Konawe berdiri dan belum tertandingi oleh Caleg lainnya hingga kini. Hal itu pun memuluskan langkah GTS untuk kembali memimpin DPRD Konawe.
Di tengah masa kepemimpinannya sebagai Ketua DPRD, GTS yang menjabat Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Konawe, didaulat untuk menahkodai partai berlambang matahari terbit itu pada tahun 2016. GTS melanjutkan estafet kepemimpinan Kery Saiful Konggoasa yang telah menahkodai PAN selama dua periode.
Karir gemilang GTS kembali bersinar pada tahun 2018. Ia dipinang Kery Saiful Konggoasa untuk mendampinginya sebagai Calon Wakil Bupati pada Pilkada Konawe untuk periode 2018-2023. Duet keduanya berhasil memenangkan Pilkada dan menjadikan GTS sebagai orang nomor dua daerah lumbung beras Sultra.
Saat ini penetrasi politik Konawe untuk Pilkada selanjutnya sudah mulai memanas. Berbagai kandidat dari beragam latar belakang muncul ke permukaan memperkenalkan diri mereka. Diantara semuanya, GTS tentu dianggap sebagai kandidat yang paling kuat untuk meneruskan estafet kepemimpinan Kery Saiful Konggoasa sebagai Bupati Konawe. Mengingat, estafet yang sama telah mereka praktikan sejak menjabat di DPRD Konawe.
Lalu, apakah mimpi besar seorang GTS adalah menjadi orang nomor satu di Kabupaten Konawe?
Saat ditanya awak media ini, GTS justru menggeleng dan menjawab bukan jabatan bupati yang jadi mimpi besarnya untuk Konawe. GTS menerangkan dengan penuh antusias bahwa impian terbesarnya untuk Konawe adalah mencetak 3 bupati, 1 walikota, 3 wakil bupati, 1 wakil walikota dan 120 anggota DPRD yang di dalamnya ada 4 ketua DPRD dan 8 wakil ketua DPRD.
Maksud dari perkataannya itu adalah GTS ingin memekarkan Konawe saat ini menjadi empat wilayah. Pembagian empat wilayah itu kata dia, berdasarkan historis dari Kerajaan Konawe. Di masa lampau, wilayah Konawe terbagi atas empat penjuru. Di bagian Timur disebut Tambo Losoano Oleo, bagian Barat disebut Tambo Tepuliano Oleh, bagian kanan disebut Barata i Hana dan bagian kiri disebut Barata i Moeri.
Pembagian zonasi wilayah itu kata GTS, telah menginspirasi dirinya untuk kembali mengimplementasikannya di masa sekarang. Untuk masa kini, konsep pemekaran Konawe akan dibagi menjadi Kota Madya Unaaha, Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Barat dan Kabupaten Konawe Timur Laut.
Kota Madya Unaaha akan meliputi area Kecamatan Unaaha, Wawotobi, Konawe, Anggaberi dan Anggotoa. Sedangkan Kabupaten Konawe meliputi wilayah, Uepai, Lambuya, Omenbute dan Puriala.
Sementara, untuk Konawe Timur Laut meliputi Kecamatan Wonggeduku Barat, Wonggeduku, Pondidaha, Amonggedo, Besulutu, Sampara, Morosi, Bondoala, Anggalomoare dan Kecamatan Soropia. Terakhir, untuk wilayah Kabupaten Konawe Barat meliputi Kecamatan, Tongauna, Tongauna Utara, Abuki, Padangguni, Asinua, Latoma dan Kecamatan Routa.
Lalu, seberapa penting memekarkan Konawe menjadi empat daerah otonomi baru (DOB)?
GTS memberikan satu ilustrasi. Saat ini, status jalan kabupaten di Konawe yang harus diperbaiki pemerintah kabupaten total panjangnya mencapai 1066 km. Dengan kemampuan daerah yang ada saat ini butuh bertahun-tahun lamanya untuk bisa menyelesaikan PR tersebut.
“Itu pun, belum selesai kita perbaiki semua jalan yang ada, jalan lainnya yang sudah kita perbaiki sebelumnya sudah rusak lagi. Makanya tidak heran kalau persoalan jalan tidak akan pernah selesai,” ujarnya.
Lanjut GTS, dengan adanya pemekaran masing masing DOB, porsi jalan kabupaten yang harus dikerjakan akan terpecah pula. Dengan demikian, masing-masing DOB bisa menuntaskan pengerjaan jalan di wilayahnya dengan kekuatan pendanaan yang memadai karena dukungan dana pusat.
Hal lain yang menurut GTS yang membuat isu pemekaran menjadi penting adalah terkait geopolitik di Konawe. Menurutnya, di Konawe masih ada sikap egosentris kekeluargaan ketika hendak memilih pemimpin atau petinggi daerah. Sikap tersebut membuat daerah menjadi rawan perpecahan di kalangan bawah.
“Dengan memekarkan daerah, maka keluarga yang di bagian Barat bisa menentukan pemimpinnya dari sesama rumpun keluarga. Begitupun dengan tiga wilayah lainnya. Kalau begitu kan tentram daerah ini,” terangnya.
GTS juga menambahkan, stok SDM (sumber daya manusia) yang tersebar di empat penjuru wilayah di Konawe, nantinya bisa bersaing dengan sehat untuk duduk di kursi DPRD masing-masing daerah. Kalau biasanya untuk satu Kabupaten Konawe hanya memperebutkan 30 kuris dewan, dengan pemekaran empat DOB maka akan ada 120 kursi yang diperebutkan. Hal itu belum termasuk distribusi jabatan-jabatan tinggi untuk ASN yang jumlahnya juga bisa mencapai ratusan.
“Kalau ruang untuk mengabdi terhadap daerah ini terbuka selebar-lebarnya, semuanya jadi enak dan Konawe akan kembali pada masa kejayaannya,” jelas ayah lima anak itu.
Lalu, bagaimana strategi GTS untuk mewujudkan impian tersebut?
Terkait hal itu, GTS mengaku kalau saat ini Pemda Konawe telah mempersiapkannya. Persiapan pemekaran itu telah tertuang dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Konawe untuk tahun 2018-2035.
Selanjutnya, langkah yang harus dilakukan GTS berikutnya adalah memegang tampuk kepemimpinan tertinggi di Konawe. Menurutnya, dengan menjadi Bupati ambisinya untuk memekarkan Konawe akan terbuka lebar. Sebab, kebijakan strategis terkait pemekaran akan melibatkan lebih banyak peran seorang bupati nantinya.
Selanjutnya menurut GTS, jika kehendak di langit dan aspirasi di bumi selaras menjadikannya seorang bupati maka langkah utama untuk membangun negeri para leluhur secara cepat dan simultan adalah memekarkan konawe menjadi empat kabupaten. Gerbang timur, gerbang Barat, gerbang selatan dan gerbang Utara.
“Jadi jabatan bupati itu hanya sebagai jembatan. Kalau misi ini berhasil di periode pertama saya nantinya, maka saya tidak butuh lanjut ke periode berikutnya. Saya mungkin akan ikut kontestasi ke DPR RI. Bermain pada tingkat nasional. Mengabdi untuk negara untuk kepentingan besar daerah,” terangnya.
GTS juga menambahkan, aksinya yang saat ini meminta Gubernur Sultra agar membentuk Tim Penegasan Batas Daerah (TPBD) juga adalah bagian dari rencana besar dari pemekaran Konawe. Menurutnya, 150 ribu hektar wilayah Konawe yang saat ini dicaplok oleh tiga kabupaten tetangga (Konut, Kolut dan Morowali) adalah bagian dari wilayah yang akan dimekarkan nantinya.
“Persoalan tapal batas hari ini adalah bagian dari perjuangan pemekaran Konawe. Kita kerja untuk masa depan Konawe, bukan untuk pencitraan,” tandasnya.
Penulis: RidwanÂ
