TERBITSULTRA.ID, KONAWE — Menjelang musim tanam kedua 2026, para petani di Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe, kembali menghadapi persoalan yang berulang: sulit memperoleh Biosolar bersubsidi dengan harga resmi. Akibatnya, mereka terpaksa membeli bahan bakar dari pengecer dengan harga yang mencapai lebih dari dua kali lipat harga yang ditetapkan pemerintah.
Di tingkat SPBU, harga Biosolar bersubsidi masih berada di angka Rp 6.800 per liter. Namun di tangan pengecer, bahan bakar yang sama dijual hingga Rp 500 ribu per jeriken berisi 35 liter atau sekitar Rp 14.285 per liter.
Kenaikan harga ini menjadi keluhan petani karena Biosolar merupakan kebutuhan utama untuk mengoperasikan combine harvester dan hand tractor yang digunakan dalam pengolahan lahan sawah. Pada musim-musim sebelumnya, harga Biosolar dari pengecer berkisar Rp 450 ribu hingga Rp 490 ribu per jeriken 35 liter.
“Yang membuat kami pusing bukan Pertamina, tetapi harga di pengecer. Mereka membeli di SPBU dengan harga subsidi, lalu menjual ke petani lebih dari dua kali lipat,” kata seorang petani di Wonggeduku yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Menurut dia, keterbatasan akses terhadap BBM bersubsidi menjadi akar persoalan. Petani tidak dapat dengan mudah membeli Biosolar langsung di SPBU karena adanya pembatasan penggunaan jeriken serta ketentuan distribusi yang mengharuskan pembelian melalui kendaraan yang terdaftar.
Dalam kondisi tersebut, petani tidak memiliki banyak pilihan selain membeli dari pihak yang memperoleh pasokan dari SPBU. Rantai distribusi inilah yang dinilai membuat harga Biosolar melambung sebelum sampai ke tangan pengguna akhir.
Petani mengaku biaya operasional pertanian terus meningkat. Selain harga pupuk dan ongkos tenaga kerja, kenaikan harga bahan bakar turut menekan biaya produksi. Di tengah harga gabah yang tidak selalu stabil, beban tambahan tersebut berpotensi mengurangi keuntungan petani.
“Solar subsidi yang menikmati sebenarnya para pengantri. Petani yang benar-benar membutuhkan justru membeli dengan harga mahal. Kalau begini terus, apakah petani juga harus punya mobil diesel lalu ikut antre di SPBU?” ujarnya.
Keluhan serupa disebut telah berlangsung selama beberapa musim tanam. Para petani berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait dapat mencari mekanisme yang memungkinkan kelompok tani memperoleh akses langsung terhadap BBM bersubsidi untuk kebutuhan produksi pertanian.
Bagi mereka, persoalan utama bukan sekadar kenaikan harga Biosolar di tingkat pengecer, melainkan efektivitas penyaluran subsidi itu sendiri. Sebab, ketika bahan bakar yang disubsidi negara dijual kembali dengan harga berlipat, manfaat subsidi dinilai tidak sepenuhnya dirasakan oleh kelompok yang menjadi sasaran utama, yakni petani.
Di tengah upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan, para petani Wonggeduku berharap distribusi Biosolar bersubsidi dapat lebih tepat sasaran. Tanpa perbaikan tata niaga di lapangan, subsidi yang seharusnya meringankan biaya produksi pertanian justru berpotensi menjadi keuntungan bagi para perantara.
