KONAWE, TERBITSULTRA.ID – Musim panen semestinya menjadi pesta bagi petani. Namun di Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, panen justru berubah menjadi petaka.
Harga gabah anjlok, timbangan dipotong, pembayaran ditunda. Petani menjerit, sementara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe dinilai absen.
Di lapangan, tengkulak membeli gabah petani dengan harga sekitar Rp6.200 per kilogram lebih rendah dari Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram.
Tak berhenti di situ, potongan timbangan disebut mencapai 5 hingga 6 kilogram per karung. Praktik ini berlangsung terbuka, tanpa pengawasan.
“Kami panen di musim kemarau, hasilnya bagus. Tapi gabah dibeli di bawah HPP, timbangannya dipotong besar, dan uangnya pun sering dibayar belakangan,” ujar seorang petani Desa Wukusao, Kecamatan Wonggeduku, yang meminta namanya disamarkan dengan inisial G.
Menurut G, kondisi ini menunjukkan lemahnya kehadiran Pemerintah Kab.Konawe dalam melindungi petani. Ia menilai seharusnya dengan kondisi saat ini petani menjerit Bulog Konawe seharusnya turun langsung menyerap gabah petani agar harga tidak dipermainkan.
“Kalau Bulog diam, tengkulak bebas menentukan harga dan potongan. Petani tidak punya pilihan,” katanya.
Keluhan serupa disampaikan petani lain berinisial A. Ia menyebut panen petani di Kec.Wonggeduku tergolong berhasil, namun keuntungan justru menguap di tangan para perantara.
“Ini bukan soal gagal panen, tapi gagal kebijakan. Panen bagus, tapi harga jatuh,” ujarnya.
A tidak hanya menuding Bulog. Ia juga mengkritik anggota DPRD Konawe yang membidangi pertanian. Menurutnya, para wakil rakyat nyaris tak terlihat ketika petani menghadapi tekanan harga.
“Tidak ada yang turun dengar langsung keluhan petani. Mereka datang hanya saat butuh suara,” katanya.
Ia menantang anggota DPRD Konawe, khususnya dari daerah pemilihan II, untuk turun ke sawah dan menyaksikan langsung kondisi petani.
“Kalau berani, datang dan buktikan bahwa kalian masih berpihak pada petani,” ujarnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Bulog Konawe dan DPRD Konawe belum memberikan pernyataan resmi. Di tengah panen raya, petani Wonggeduku masih bertanya: di mana Pemerintah Kab.Konawe ketika gabah mereka dihargai murah?
